“Sikap saya yang positif terhadap LSM-LSM acap kali dipahami sebagai sikap ‘kekiri-kirian,’ tanpa mengetahui bahwa saya juga dapat bersikap kritis terhadap LSM bila diperlukan.”
Demikian Pdt. SAE Nababan pernah menulis di catatan perjalanannya Selagi Masih Siang.
Menjalani studi di Eropa dan terbiasa dalam ragam organisasi internasional tentu mempengaruhi pandangan SAE soal peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Apalagi di negara-negara demokratis, dimana peran lembaga swadaya masyarakat terbilang besar dan sangat dihargai oleh negara.
Tapi kondisi itu mungkin agak berbeda saat ia menjabat sebagai pimpinan lembaga gereja di era rezim Orde Baru. Tidak hanya pemerintah yang kerap agak ‘alergi’ dengan keberadaan apalagi lagi protes LSM, banyak warga masyarakat – termasuk pengerja gereja – yang juga kurang suka dengan organisasi semacam itu.
Hal ini terasa jelas, terutama sejak sejumlah pengerja HKBP turut bersama rakyat untuk memprotes keberadaan PT Inti Indorayon Utama yang dianggap merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Keberadaan dan keterlibatan pendeta serta warga HKBP di sejumlah LSM yang menyuarakan aspirasi ini, mulai mendatangkan kasak-kusuk. Baik dari pejabat gereja maupun warga jemaat yang duduk di pemerintahan.
Pdt. SAE menganggap aksi masyarakat dan LSM sebagai perkembangan yang sehat, karena menunjukkan peningkatan kesadaran hak dan keberanian menuntut hak sebagai bagian dari demokrasi. Gereja semestinya menghargai peran LSM-LSM yang membangkitkan serta meningkatkan kesadaran rakyat akan hak dan keberanian memperjuangkannya.
“Bila ada pelayan atau warga jemaat yang bersikap tidak suka terhadap LSM-LSM, yang cenderung mengikuti sikap banyak pejabat pemerintah sebagaimana umumnya, saya selalu mengingatkan bahwa sekiranya pemerintah dan gereja melaksanakan tugasnya dengan baik, maka LSM-LSM tidak diperlukan,” tegas SAE.
Sikap ini tampaknya terus dipegang SAE. Di masa-masa berikutnya, terutama jelang reformasi, SAE pun banyak terlibat memberikan dukungan moral kepada banyak forum, organisasi serta lembaga yang memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia.
Tak jarang, atas rekomendasinya, sejumlah ruang kantor gereja atau lembaga Kristen dijadikan tempat rapat tertutup para penggerak reformasi, yang melibatkan banyak LSM dan organisasi pejuang demokrasi.